Perusahaan Tempat Anda Bekerja Langgar Aturan PSBB? Laporkan!

Pemerintah provinsi (Pemprov) DKI Jakarta telah resmi memperpanjang masa Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) hingga 22 Mei mendatang. Pada masa PSBB ini, pemprov juga meminta agar masyarakat mematuhi peraturan yang berlaku, termasuk para pengusaha.

Sebelumnya, Dinas Tenaga Kerja, Transmigrasi (Nakertrans) dan Energi DKI Jakarta sudah membuat surat edaran agar perusahaan memberlakukan bekerja dari rumah atau work from home (WFH), kecuali pada sektor bisnis tertentu. Bila ada perusahaan yang dilarang beroperasi namun tetap mempekerjakan karyawannya maka masyarakat bisa melaporkan ke Disnakertrans DKI Jakarta.

Kepala Disnakertrans dan Energi DKI Jakarta, Andri Yansyah mengatakan, kebijakan tersebut adalah tindak lanjut dari asal 10 ayat (2) huruf c Peraturan Gubernur Nomor 33 Tahun 2020 tentang PSBB di Provinsi DKI Jakarta. Masyarakat bisa melaporkan secara online ke Disnakertrans DKI bila menemukan perusahaan yang melanggar.

“Kalau mengetahui ada perusahaan dilarang beroperasi tapi masih mempekerjakan karyawan bisa dilaporkan ke bit.ly/psbb-kantor-tempatkerja. Aduan juga kami layani melalui telepon di 021-3517616 dan 081220960440," kata Andri, dilansir dari beritajakarta.id (24/4/2020).

Sanksi Perusahaan

Andri mengatakan, sejauh ini pihaknya telah menghentikan sementara operasional tiga perusahaan di Jakarta Timur. Hal itu dilakukan menyusul adanya aduan bahwa ada karyawan di perusahaan itu yang terkena Covid-19.

"Penindakan ketiga perusahaan itu kami lakukan setelah menerima aduan Kami menjamin kerahasiaan pelapor, termasuk jika yang melaporkan adalah karyawan di tempat kerja itu," terangnya.

[Baca Juga: Pemprov DKI Tutup 23 Perkantoran yang tak Patuhi PSBB]

Oleh karenanya, Andri meminta perusahaan agar tak menyembunyikan bila ada karyawannya yang terkena Covid-19. Sebab, akan ada sanksi khusus bila ditemukan ada perusahaan yang menyembunyikan identitas karyawan yang terkena Covid-19 dan masih menjalankan kegiatan usahanya.

"Perlakuannya nanti beda antara perusahaan yang mengakui sama tidak mengakui. Kalau yang tidak mengakui setelah kita cari informasi dan datanya ternyata benar kami akan tegas merekomendasikan ke Dinas PM dan PTSP untuk ditinjau ulang izinnya," tandasnya.

Bagi masyarakat yang ingin melaporkan pun tak perlu khawatir akan keamanan identitasnya. Sebab, Disnakertrans DKI menjamin kerahasiaan pelapor.