Prihatin Kondisi Jakarta, Pemerintah Percepat Usaha Turunkan Polusi

Selama beberapa waktu terakhir, DKI Jakarta telah memiliki tingkat polusi udara yang berbahaya atau telah masuk kategori tidak sehat, menurut di dunia berdasarkan laman AirVisual. Meski tingkat polusi ini fluktuatif atau dapat berubah setiap saat, tapi kualitas udara ini tentu saja harus diperhatikan warga Jakarta. Karena dapat membahayakan kesehatan banyak orang, terutama bagi warga yang sensitif terhadap udara kotor.

Polusi udara Jakarta ini tentu terkait dengan banyak hal, mulai dari banyaknya jumlah kendaraan bermotor, semakin berkurangnya ruang terbuka hijau, hingga penggunaan sumber energi yang tidak ramah lingkungan. Sehingga perlunya mempercepat penggunaan energi yang ramah lingkungan untuk mengurangi kualitas udara yang buruk di wilayah Ibu Kota dan sekitarnya.

Menurut Wahana Lingkungan Hidup Indonesia (Walhi), saat ini Jakarta dikelilingi oleh sejumlah PLTU yang umumnya menggunakan batu bara sebagai bahan bakarnya. Jika tingkat polusi di wilayah Jakarta semakin memburuk, maka sangat diperlukan adanya percepatan penggunaan energi yang ramah lingkungan.

[Baca Juga: 3 Cara yang Perlu Ditempuh Jakarta untuk Turunkan Polusi Udara]

Terkait polusi udara ini, Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta sudah membuat sejumlah langkah mengurangi polusi udara Ibu Kota. Langkah tersebut tertera dalam Instruksi Gubernur Nomor 66 Tahun 2019 tentang Pengendalian Kualitas Udara. Seiring dengan hal ini, percepatan penggunaan kendaraan yang ramah lingkungan pun semakin digalakkan. Belum lama ini pemerintah telah mengeluarkan Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 55 Tahun 2019, tentang Program Kendaraan Bermotor Listrik Berbasis Baterai Untuk Transportasi Jalan.

Sebagai langkah awal, era elektrifikasi nantinya akan diberlakukan mulai dari transportasi umum. Ketika masyarakat telah terbiasa menggunakan kendaraan listrik berbasis baterai dan teredukasi, maka secara bertahap akan mempengaruhi preferensi atau pandangan dalam daya belinya. Kemudian infrastruktur yang ada pun belum menyeluruh. Sehingga, era elektrifikasi harus dijalankan secara proporsional, sesuai dengan peruntukkannya.

"Memang, saat ini aplikasi kendaraan listrik itu tidak bisa semuanya tiba-tiba berubah menjadi elektrifikasi. Untuk awal, bisa dimulai dari moda transportasi umum,” ujar Direktur Jenderal Industri Logam, Mesin, Alat Transportasi, dan Elektronika (ILMATE) Kementerian Perindustrian (Kemenperin) Harjanto, dalam acara diskusi bertajuk Kendaraan Listrik Sebagai Solusi Polusi Udara dan Pengurangan Penggunaan BBM di kawasan Karet Tengsin, Jakarta Pusat (23/8/19).

Bermacam cara siap dilakukan oleh pemerintah guna mendorong percepatan kendaraan listrik di Indonesia, salah satunya adalah dengan memberikan insentif baik secara fiskal maupun non fiskal. Bahkan Kementerian Perhubungan (Kemenhub) berencana mengeluarkan surat edaran kepada setiap Pemerintah Daerah (Pemda) agar insentif yang diberikan berpihak kepada masyarakat.

[Baca Juga: Transportasi Publik, Solusi Jakarta Atasi Polusi Udara]

“Kami dorong nanti ke pemerintah daerah, khusus kepada pengguna kendaraan listrik agar diberi keringanan, misalnya tarif parkir yang sedemikian murah atau kalau perlu bebas tarif. Jadi memang insentif yang diberikan pemerintah akan berpihak kepada masyarakat," kata Direktur Jenderal Perhubungan Darat Budi Setiyadi, dalam kesempatan yang sama.

"Insentif non fiskal selanjutnya adalah pengecualian dari pembatasan penggunaan jalan tertentu atau terkait peraturan ganjil-genap. Jadi kalau di Jakarta sekarang lagi ramai ganjil-genap, khusus kendaraan bermotor listrik nanti boleh melewati jalan itu," imbuh Budi.