PSBB Transisi Resmi Diperpanjang! Pemprov DKI Gandeng TNI dan Polri

Pada 1 Juli 2020 Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta secara resmi memperpanjang Pembatasan Sosial Berskala Besar atau PSBB Masa Transisi yang seharusnya berakhir pada 2 Juli 2020. Dengan Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan yang menyebut pengawasan ini diperpanjang dari hari ini sampai 16 Juli 2020 dengan Pemprov DKI yang akan bekerjasama dengan TNI dan Polri dalam penegakkan kebijakan mereka untuk terus mengantisipasi penularan COVID-19.

Perpanjangan PSBB pada masa transisi ini menurut Anies Baswedan tak terlepas dari hasil evaluasi terhadap fase pertamanya yang sudah diberlakukan sejak 5 Juni 2020. Dengan bantuan masukan para epidemiologis, kesehatan publik, dan fasilitas kesehatan dalam Gugus Tugas COVID-19 DKI Jakarta, Pemprov DKI Jakarta pun memutuskan untuk memperpanjangnya dengan fokus pengawasan adalah di pasar serta di Kereta Rel Listrik (KRL).

“Pasar dan KRL saat ini jadi PR untuk dituntaskan. Pada kesimpulan pertemuan tadi secara umum kita perpanjang PSBB transisi 14 hari. Akan ada pengendalian di dua tempat tadi (pasar dan KRL),” ucap Anies di Balai Kota Jakarta, sebagaimana dikutip dari antaranews.com (1/7/2020).

Menurut orang nomor satu di DKI Jakarta itu, pengetatan di pasar sebenarnya sudah mulai terlihat sejak PSBB Masa Transisi fase pertama. Dengan sekitar 19 pasar yang ditutup usai penemuan kasus pasien positif COVID-19. Pada kesempatan itu, Anies memaparkan berapa target pasar yang masuk ke dalam catatan mereka untuk diawasi ketat demi mengantisipasi pandemi penyakit yang disebabkan virus Corona jenis baru tersebut.

[Baca Juga: Homestay Kepulauan Seribu Bersiap dalam Penerapan PSBB Transisi]

“Pasar yang dikelola Perumda Pasar Jaya ada 153 pasar dan ada sekitar 150 pasar berbasis komunitas yang bukan dikelola Pemprov. Total 300-an pasar, ini semua akan diawasi secara ketat,” sebut Gubernur DKI Jakarta itu. Dengan kebijakan yang diambil di sini akan ada petugas yang berjaga di akses masuk pasar untuk menghitung jumlah pengunjung dan memastikan tidak melebihi 50 persen kapasitas tapi kebijakan ganjil-genap nomor toko ditiadakan.

Kemudian dalam target KRL, Pemprov DKI Jakarta akan bekerjasama dengan TNI, Polri, dan PT Kereta Commuterline Indonesia (KCI) demi memantau pengaturan penumpang yang berada di dalam KRL. Target KRL masuk dalam perpanjangan PSBB Masa Transisi dipicu pelanggaran jumlah kapasitas di dalam kereta sekitar 50 persen yang masih kerap terjadi.