RUU PDP Tekankan Tiga Poin Penting

Bisnis

RUU Perlindungan Data Pribadi Tekankan Tiga Poin Penting

Kementerian Komunikasi dan Informatika bersama Komisi I Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) menggelar rapat untuk membahas Rancangan Undang-Undang Perlindungan Data Pribadi atau RUU PDP pada Selasa kemarin di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta Pusat (25/2/2020).

Berdasarkan rilis yang dikeluarkan Kominfo, RUU PDP ini menekankan tiga poin penting, yaitu kedaulatan data, perlindungan terhadap pemilikan data pribadi dan hak-hak pemilik data pribadi, serta kewajiban pengguna data pribadi.

RUU  PDP Tekankan Tiga Poin Penting

Apabila RUU ini disahkan, pemerintah yakin pemilik data pribadi memiliki perlindungan yang memadai secara hukum. Selain itu, pihak yang melakukan penyalahgunaan terhadap data pribadi dapat diberikan hukuman sesuai ketentuan yang berlaku.

Menteri Kominfo Johnny G Plate sudah memberikan Rancangan Undang-Undang ini kepada Anggota DPR RI Fraksi Gerindra, Bambang Kristiono. Bambang merupakan pemimpin dalam rapat tersebut.

Johnny berharap RUU PDP dapat menjadi undang-undang pertama yang disahkan di masa sidang tahun 2020. DPR diharap memiliki waktu yang cukup untuk membahas RUU ini.

[Baca Juga: Siswa SMK Adakan KKL Ke Diskominfo Kota Bogor]

"Kami harapkan setelah ini disusun jadwal pembahasan RUU, sekaligus persiapan DIM oleh fraksi-fraksi di DPR RI, mengingat bahwa saat ini juga sedang ada beberapa UU penting lainnya, seperti RUU Omnibus Cipta kerja misalnya," tutur Menteri Johnny, seperti dikutip situs kominfo.go.id (25/2/2020)

Sebenarnya, sudah ada 31 peraturan perundang-undangan yang mengatur perlindungan data pribadi di Indonesia. Itu di antaranya UU HAM, UU ITE, UU Administrasi Kependudukan, UU Kesehatan, UU Perlindungan Konsumen, UU Keterbukaan Informasi Publik, dan UU Telekomunikasi. Namun, Johnny menegaskan bahwa UU PDP tetap dibutuhkan untuk memberikan perlindungan data pribadi secara komprehensif.

[Baca Juga: Kominfo Temukan 54 Berita Hoaks Tentang Virus Corona]

Johnny lebih lanjut menjelaskan jika secara filosofis, perlindungan data pribadi adalah wujud pengakuan dan perlindungan atas hak-hak dasar manusia sesuai nilai-nilai Pancasila.

Ditinjau dari segi sosiologis RUU PDP ini hadir untuk memenuhi kebutuhan manusia dalam melindungi hak individual di era digital.

Pasal 28 G ayat 1 dan 28 H ayat 4 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 menjelaskan perlindungan data pribadi adalah salah satu hak asasi manusia. Hak itu bagian dari perlindungan diri pribadi.


Read More

Artikel Lainnya

Melalui Buku Ini, Masyarakat Diajak Sajikan dan Lestarikan Kuliner Asli Betawi.jpg

Kuliner

Lestarikan Kuliner Asli Betawi Melalui Buku

03 October 2022, 14:30

Belum lama ini Yayasan Nusa Gastronomi Indonesia, istri Gubernur DKI Jakarta dan istri mantan Sekda DKI Jakarta berkolaborasi guna menghasilkan buku yang mengulas resep tradisional khas Betawi.

3 Startup Naungan East Ventures Ini Dukung Ekosistem Kopi Tanah Air.jpg

Bisnis

3 Startup Naungan East Ventures Ini Dukung Ekosistem Kopi Tanah Air

03 October 2022, 11:28

East Ventures setidaknya telah mendanai tiga perusahaan startup yang mendukung perkembangan ekosistem kopi di Tanah Air.

Semarakan 2022 PMPL SEA Championship, realme Gelar Esports Week.jpg

Bisnis

Semarak 2022 PMPL SEA Championship, realme Gelar Esports Week

30 September 2022, 15:45

Untuk merayakan pertandingam 2022 PMPL SEA Championship, realme memutuskan menghadirkan promo lucky draw bertajuk realme Esports Week.

Peresmian Selma Ciledug, Konsumen Diberikan Edukasi Kesehatan Jantung - Copy.jpg

Bisnis

Peresmian Selma Ciledug, Konsumen Diberikan Edukasi Kesehatan Jantung

30 September 2022, 13:44

Pada momen pembukaan cabang Selma terbaru di daerah Ciledug, ritel mebel di bawah naungan Kawan Lama Group itu menggelar program edukasi kesehatan jantung.


Comments


Please Login to leave a comment.