Pendidikan
Sekolah Kala Pandemi Ancam Siswa, FSGI Minta Perpanjangan PJJ
Terkait adanya wacana pengaktifan sekolah di masa pandemi COVID-19, Federasi Serikat Guru Indonesia (FSGI) meminta agar pemerintah mempertimbangkan kembali. Rencana pengaktifan sekolah ini menuai pro dan kontra di masyarakat. Sebab, tiap harinya jumlah kasus positif masih bertambah.
Wakil Sekretaris Jenderal (Wasekjen) FSGI Satriwan Salim menyarankan agar pemerintah memperpanjang sistem Pembelajaran Jarak Jauh (PJJ). “FSGI berpendapat, jika wacana pembukaan sekolah pada pertengahan Juli 2020 harus dipikirkan matang-matang, tidak tergesa-gesa, dan harus memperhatikan data terkait penanganan COVID-19 di tiap wilayah. Serta menuntut koordinasi, komunikasi, dan validitas data yang ditunjukkan oleh pemerintah pusat dan pemerintah daerah,” demikian kata Satriwan dalam siaran persnya yang diterima Pingpoint (28/5/2020).
Lebih lanjut Satriwan mengatakan bahwa penerapan PJJ tidak akan menggeser Tahun Ajaran Baru 2020/2021. Pelaksanaan Tahun Ajaran Baru tetap dimulai pertengahan Juli, sebagaimana tahun-tahun sebelumnya.
Mengancam Keselamatan Siswa dan Guru
Menurutnya, sistem PJJ adalah metode yang terbaik di masa pandemi ini. Hal ini dikarenakan pengaktifan sekolah dapat mengancam keselamatan siswa dan guru. Apalagi kini juga muncul ancaman penyebaran COVID-19 gelombang kedua.
“FSGI berpandangan bahwa keselamatan dan kesehatan siswa dan guru adalah yang utama, menjadi prioritas. Mengingat kasus-kasus seperti di Perancis, Finlandia, Korea Selatan, dan lainnya. Guru dan siswa jadi korban positif COVID-19 setelah sekolah dibuka (diaktifkan) kembali pasca pandemi,” ujarnya.

Satriwan menambahkan, penerapan PJJ mendatang perlu didukung dengan berbagai perbaikan, seperti jaminan akses internet dan gawai. Hal ini mengingat tidak semua siswa memiliki akses tersebut.
“Maka Kemdikbud dan Kemenag wajib membuat evaluasi terhadap pelaksanaan PJJ yang sudah dilaksanakan selama 3 bulan ini. Demi perbaikan PJJ ke depan. Termasuk tindak lanjut desain Kurikulum Darurat yang adaptif dari Kemdikbud,” tuturnya.
Sementara itu, Wasekjen FSGI lainnya Fahriza Tanjung menambahkan, perlu adanya perbaikan komunikasi, koordinasi, dan pendataan terkait penyebaran COVID-19 antara pemerintah pusat dan daerah. Dia menilai selama ini koordinasi antara pemerintah pusat dan daerah buruk.
“Ini penting dilakukan, sebab pemerintah daerah adalah yang paling memahami daerah tersebut. Maka kami mendukung pernyataan Nadiem Makarim yang menunggu keputusan dari Gugus Tugas COVID-19 terkait mana wilayah yang benar-benar zona hijau dan yang tidak. Tentu dengan berkoordinasi kemudian dengan pemerintah daerah,” jelasnya.
berita terkait
berita terpopuler
Artikel Lainnya

Kesehatan
COVID-19 Omicron Sub-varian Baru Sentuh Ratusan Kasus, Ini Pandangan Epidemiolog Unair
27 June 2022, 16:46
Saat ini pemerintah mengungkapkan bahwa kasus COVID-19 jenis Omicron varian BA.4 dan BA.5 telah menginfeksi ratusan orang di Tanah Air dan situasi ini mendorong epidemiolog dari Unair angkat suara.

Berita Kawasan
Yogyakarta Terapkan Aturan Jam Malam Demi Lindungi Generasi Muda
27 June 2022, 14:43
Demi terhindar dari potensi terjadinya kejahatan klitih, Yogyakarta secara resmi memberlakukan kebijakan aturan jam malam.

Berita Kawasan
Komunitas Banksasuci Lakukan Aksi Bersih-Bersih di Alun-Alun Tangerang
27 June 2022, 10:44
Pada akhir pekan lalu, para anggota Banksasuci Foundation memutuskan turun ke lapangan demi mendorong kesadaran masyarakat dalam menjaga Alun-Alun Tangerang dari sampah.

Kecantikan dan Fashion
Rangkaian Radiance Up! dari Y.O.U Beauty Atasi Wajah Kusam Akibat Polusi Udara
25 June 2022, 13:03
SymWhite 377, Vitamin C, dan Ekstrak Licorice membantu menghambat produksi melanin, sedangkan Niacinamide (B3) membantu menghambat transfer melanin di kulit.