Sekolah Kala Pandemi Ancam Siswa, FSGI Minta Perpanjangan PJJ

Terkait adanya wacana pengaktifan sekolah di masa pandemi COVID-19, Federasi Serikat Guru Indonesia (FSGI) meminta agar pemerintah mempertimbangkan kembali. Rencana pengaktifan sekolah ini menuai pro dan kontra di masyarakat. Sebab, tiap harinya jumlah kasus positif masih bertambah.

Wakil Sekretaris Jenderal (Wasekjen) FSGI Satriwan Salim menyarankan agar pemerintah memperpanjang sistem Pembelajaran Jarak Jauh (PJJ). “FSGI berpendapat, jika wacana pembukaan sekolah pada pertengahan Juli 2020 harus dipikirkan matang-matang, tidak tergesa-gesa, dan harus memperhatikan data terkait penanganan COVID-19 di tiap wilayah. Serta menuntut koordinasi, komunikasi, dan validitas data yang ditunjukkan oleh pemerintah pusat dan pemerintah daerah,” demikian kata Satriwan dalam siaran persnya yang diterima Pingpoint (28/5/2020).

Lebih lanjut Satriwan mengatakan bahwa penerapan PJJ tidak akan menggeser Tahun Ajaran Baru 2020/2021. Pelaksanaan Tahun Ajaran Baru tetap dimulai pertengahan Juli, sebagaimana tahun-tahun sebelumnya.

Mengancam Keselamatan Siswa dan Guru

Menurutnya, sistem PJJ adalah metode yang terbaik di masa pandemi ini. Hal ini dikarenakan pengaktifan sekolah dapat mengancam keselamatan siswa dan guru. Apalagi kini juga muncul ancaman penyebaran COVID-19 gelombang kedua.

“FSGI berpandangan bahwa keselamatan dan kesehatan siswa dan guru adalah yang utama, menjadi prioritas. Mengingat kasus-kasus seperti di Perancis, Finlandia, Korea Selatan, dan lainnya. Guru dan siswa jadi korban positif COVID-19 setelah sekolah dibuka (diaktifkan) kembali pasca pandemi,” ujarnya.

Satriwan menambahkan, penerapan PJJ mendatang perlu didukung dengan berbagai perbaikan, seperti jaminan akses internet dan gawai. Hal ini mengingat tidak semua siswa memiliki akses tersebut.

“Maka Kemdikbud dan Kemenag wajib membuat evaluasi terhadap pelaksanaan PJJ yang sudah dilaksanakan selama 3 bulan ini. Demi perbaikan PJJ ke depan. Termasuk tindak lanjut desain Kurikulum Darurat yang adaptif dari Kemdikbud,” tuturnya.

[Baca Juga: KPAI: Alihkan Anggaran UN untuk Penanganan COVID-19 di Sekolah]

Sementara itu, Wasekjen FSGI lainnya Fahriza Tanjung menambahkan, perlu adanya perbaikan komunikasi, koordinasi, dan pendataan terkait penyebaran COVID-19 antara pemerintah pusat dan daerah. Dia menilai selama ini koordinasi antara pemerintah pusat dan daerah buruk.

“Ini penting dilakukan, sebab pemerintah daerah adalah yang paling memahami daerah tersebut. Maka kami mendukung pernyataan Nadiem Makarim yang menunggu keputusan dari Gugus Tugas COVID-19 terkait mana wilayah yang benar-benar zona hijau dan yang tidak. Tentu dengan berkoordinasi kemudian dengan pemerintah daerah,” jelasnya.

[Baca Juga: Terkait Corona, 5 Sekolah Internasional di Jakarta Meliburkan Diri]