Mulai 12 April, Pengguna Transportasi Umum Jakarta Wajib Pakai Masker

Bisnis

Protokol Kesehatan dan Tantangan Transportasi Umum Saat New Normal

Di tengah bertambahnya kasus COVID-19, wacana penerapan tatanan baru atau kian santer dibicarakan. Bahkan, pemerintah sudah mendata ada 102 Kabupaten/Kota yang masuk dalam status zona hijau. Wilayah yang masuk zona hijau pun juga katanya bisa menerapkan new normal dengan protokol kesehatan yang ketat.

DKI Jakarta belum masuk dalam daftar Kabupaten/Kota zona hijau. Hanya saja, bila nantinya wacana new normal ini benar-benar diterapkan, maka perlu kesiapan dalam pengaktifan transportasi umum.

Menurut akademisi Prodi Teknik Sipil Unika Soegijapranata dan Ketua Bidang Advokasi dan Kemasyarakatan MTI Pusat Djoko Setijoarno, persoalan yang dihadapi transportasi umum di perkotaan bukanlah pada penerapan protokol kesehatan. Namun lebih pada kemampuan kapasitas transportasi massal untuk menjamin physical distancing.

Thermal Scanner Belum Terpasang, Aktivitas Stasiun MRT Masih Normal

“Kenapa demikian? Karena sulit untuk melakukan penambahan kapasitas angkutan umum massal secara signifikan pada jam-jam sibuk agar tercapai physical distancing dengan demand setara dengan pada masa sebelum pandemi,” kata Djoko, dalam keterangan tertulisnya yang diterima PingPoint (2/6/2020).

Kepadatan yang terjadi pada transportasi KRL di jam sibuk sulit dihindari. Menurutnya, tidak mungkin menambah kapasitas KRL di masa pandemi ini. Pengalihan penumpang KRL ke angkutan massal bus dapat menjadi solusi. Hanya saja, ini dapat menambah waktu tempuh penumpang yang biasa menggunakan KRL.

Tak hanya itu, kemacetan di jalan raya pun akan lebih parah karena masyarakat yang memiliki kendaraan pribadi akan memilih moda transportasi mobil dan motor. Penerapan ganjil-genap pun dapat menimbulkan masalah bila tidak ada alternatif transportasi publik.

Tetap WFH

“Yang rasional sebenarnya adalah agar bagaimana aktivitas atau kegiatan publik pada masa new normal dapat dikendalikan intensitasnya tidak sama seperti pada masa sebelum pandemi. Hal ini sebenarnya yang menjadi substansi utama dari Keputusan Menteri Kesehatan terkait pedoman untuk masa new normal. Namun seberapa paham dan konsisten publik terhadap ketentuan ini?,” katanya.

Djoko pun menilai dalam pelaksanaan new normal mendatang sebaiknya tidak semua masyarakat kembali bekerja ke kantor. Menurutnya, sektor usaha yang bisa menerapkan bekerja dari rumah atau work from home (WFH) tetap dilanjutkan.

[Baca Juga: Sambut New Normal, MRT Siapkan Protokol Cegah Penumpukan Penumpang]

“Sektor yang menuntut pekerja harus datang ke tempat kerja, perlu diatur jadwal kerjanya sehingga bervariasi pergerakan orangnya, tidak menumpuk pada jam yang sama seperti masa sebelum pandemi. Atau kalau mau sesuai ketentuan Keputusan Menteri Kesehatan dapat menyediakan sendiri kebutuhan angkutan untuk para karyawannya, agar terjamin protokol kesehatan terutama physical distancing,” jelasnya.

Kesiapan Sarana Pendukung

Lantas bagaimana agar sektor transportasi umum dapat menerapkan new normal dengan baik? Menurut Djoko, yang menjadi sumber permasalahan bukanlah pada sektor transportasinya, melainkan pada pengaturan kegiatan manusia. Oleh karena itu, Djoko menyarankan selain mengatur penambahan sarana transportasi umum, pemerintah perlu memikirkan kesiapan penambahan kapasitas prasarana pendukung.

“Dengan kondisi kapasitas stasiun dan halte seperti sekarang, perlu dipikirkan penambahan ruang tunggu sementara di stasiun kereta dan ruang halte bus tersebut. Di setiap stasiun dapat dilengkapi thermal camera untuk sensor suhu tubuh. Kalau pengguna bus, sensor tersebut dapat disediakan di pintu masuk bus, sehingga ketika memasuki bus, dapat terdeteksi suhu tubuh dari wajahnya,” terangnya.

[Baca Juga: Pertimbangkan Hentikan KRL, Pemkot Depok Masih Tunggu Kesepakatan]

Hal yang sama juga pada kesiapan pengaktifan tempat ibadah seperti mushola. Masyarakat perlu membawa peralatan ibadah sendiri. Selain itu perlu pengaturan untuk membatasi usia pengguna transportasi umum, jenis pakaian, serta larangan penggunaan telepon genggam.

“Mengatur aktivitas manusia Indonesia untuk memahami atau taat aturan bertransportasi sebelum pandemi dan pada masa pandemi Covid-19 menuju normal new tidaklah mudah. Apalagi di tengah banyak kepentingan dan eranya media sosial. Cerdas menggunakan media sosial untuk membantu menyehatkan pikiran bangsa Indonesia. Itulah tantangan bagi pemimpin di Indonesia sekarang,” jelasnya.


Read More

Artikel Lainnya

Hadirkan Menu Desserts di Cabang Gandaria City, Fore Coffee Gandeng Oma Ell y.jpg

Kuliner

Hadirkan Menu Desserts di Cabang Gandaria City, Fore Coffee Gandeng Oma Elly

07 December 2022, 16:31

Fore Coffee baru-baru ini mengumumkan menu pendamping baru yang tepat untuk jadi teman minum kopi dan menu ini merupakan hasil kreasi kolaborasi dengan Oma Elly.

Bantu Sesama, Kawan Lama Group Gelar Aksi Donor Darah di 27 Kot a.jpg

Bisnis

Bantu Sesama, Kawan Lama Group Gelar Aksi Donor Darah di 27 Kota

07 December 2022, 14:29

Pada akhir pekan lalu, Kawan lama Group kembali menggelar aksi donor darah secara serentak di puluhan gerai ACE serta Informa yang tersebar di 27 kota.

Amartha Gandeng Puluhan Ribu UMKM di Sumatera Barat untuk Go Digital.jpg

Bisnis

Amartha Gandeng Puluhan Ribu UMKM di Sumatera Barat untuk Go Digital

07 December 2022, 12:26

Perusahaan Amartha mengumumkan berhasil menggandeng hingga lebih dari 50.000 UMKM di Sumatera Barat untuk proses adopsi digitalisasi via Amartha+.

Wow, Perwakilan Indonesia Raih Juara Kedua di Kompetisi Chatime Global Tea-Rist a.jpg

Bisnis

Wow, Perwakilan Indonesia Raih Juara Kedua di Kompetisi Chatime Global Tea-Rista

06 December 2022, 16:16

Hadapi perwakilan Chatime dari enam negara lainnya, tea-rista Chatime Indonesia berhasil menyabet juara kedua di kompetisi brewed tea tingkat dunia di Taiwan.


Comments


Please Login to leave a comment.