Tanpa Potong Gaji, Anies Liburkan PNS dengan Gejala Mirip COVID-19

Sebagai bagian untuk meningkatkan kewaspadaan terhadap COVID-19 di lingkungan Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta, Gubernur Anies Baswedan memberikan keringanan bagi Pegawai Negeri Sipil atau PNS yang mengalami gejala mirip penyakit akibat Virus Corona tersebut.

Nantinya, setelah memeriksakan diri ke rumah sakit dan kemudian masuk dalam kategori pemantauan, para PNS tersebut akan diliburkan. Anies juga memastikan tidak ada pemotongan gaji dan tunjangan bagi para PNS yang diliburkan.

Untuk itu, Ia mengimbau kepada seluruh jajarannya baik Pegawai Negeri Sipil (PNS), pegawai honorer, ataupun pegawai Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) untuk segera melaporkan diri ke Dinas Kesehatan bila mengalami gejala mirip COVID-19.

Nantinya, sambil menunggu hasil dari pemeriksaan Dinkes, para pegawai di lingkungan Pemprov DKI diminta untuk mengisolasi diri di rumahnya masing-masing. Sebab isolasi, kata Anies adalah bentuk dari penyelamatan diri dan lingkungannya, baik keluarga hingga kolega.

[Baca Juga: Setelah Diisolasi, 2 Pasien Corona Sudah Dinyatakan Sembuh]

"Dan harus isolasi sambil nunggu hasil maka Pemprov mewajibkan untuk dia mengikuti semua instruksi Dinkes dan bila isolasi tidak ada pemotongan gaji dan tidak ada pemotongan tunjangan kinerja," tegas Anies di Balaikota DKI Jakarta.

Anies berharap, langkah Pemprov DKI ini juga bisa diikuti oleh seluruh perusahaan di Jakarta.

Anggarkan 54 Miliar

Selain merumahkan para pegawainya yang terindikasi memiliki gejala mirip COVID-19, Pemprov DKI juga menganggarkan Rp54 miliar untuk memerangi virus tersebut. Adapun sumber dana sebesar Rp54 miliar itu diambil dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) DKI Jakarta.

"Pemprov DKI menyediakan anggaran belanja tidak terduga sebesar Rp 4 miliar untuk membiayai kegiatan yang semula tidak teralokasikan di SKPD masing-masing," ucap Ketua Tim Tanggap COVID-19 Catur Laswanto.

[Baca Juga: Terkait Corona, 5 Sekolah Internasional di Jakarta Meliburkan Diri]

Catur mengatakan, nantinya anggaran tersebut akan digunakan untuk beragam keperluan, salah satunya ialah pengadaan alat pelindung diri (APD) bagi tim medis yang merawat pasien COVID-19.

Hal itu dilakukan mengingat beberapa rumah sakit seperti Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Pasar Minggu dan Cengkareng sudah mulai menerima pasien dalam pemantauan (PDP) yang mengalami gejala mirip COVID-19.