Upaya Kementerian KPPPA Hapus Bias Gender Lewat Buku Mata Kuliah

Persoalan bias gender dalam kurikulum dunia pendidikan masih ditemui sampai saat ini, tak terkecuali dalam institusi perguruan tinggi. Berdasarkan data Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (KPPPA), setidaknya masih ada materi pembelajaran bias gender yang tersebar di tiga ribu perguruan tinggi di Indonesia. Sepertiga atau sembilan ratus diantaranya, merupakan Perguruan Tinggi Keagamaan Islam (PTKI).

Menteri PPPA Bintang Puspayoga mengatakan, konstruksi bias gender juga dijumpai dalam buku rujukan yang digunakan untuk pembelajaran, metode yang diterapkan, atau pun elaborasi pemahaman yang disampaikan dalam proses pembelajaran. Hal tersebut dapat berdampak pada pola pikir dan sikap mahasiswa.

“Nilai-nilai kurang responsif gender masih dapat ditemui dalam proses belajar mengajar di kampus. Konstruksi gender yang bias juga masih dijumpai dalam referensi yang digunakan dalam pembelajaran, metode yang diterapkan, atau pun elaborasi pemahaman yang disampaikan dalam proses pembelajaran. Hal ini berdampak pada cara pandang, sikap, dan pengambilan keputusan mahasiswa,” tutur Menteri PPPA, Bintang Puspayoga, dalam siaran pers yang diterima PingPoint.co.id (5/3/2020).

Atas kondisi tersebut, pemerintah kemudian berupaya membangun kesadaran gender dalam dunia akademik melalui buku mata kuliah. Peluncuran buku yang responsif gender ini dilakukan melalui kerjasama KPPPA dengan Kementerian Agama dan sejumlah Perguruan Tinggi Keagamaan Islam (PTKI). Bintang mengatakan adanya penyusunan bahan ajar yang responsif gender diharapkan dapat meningkatkan kualitas pendidikan di Indonesia yang sejalan dengan keadilan dan kesetaraan gender.

[Baca Juga: KPPPA: Pemda Perlu Perkuat Upaya Pencegahan Pelanggaran Hak Anak]

“Penyusunan bahan ajar yang responsif gender diharapkan mampu membentuk pola pikir yang mampu membentuk tingkah laku keseharian yang non-diskriminatif, adil, setara, serta memperhatikan aspek kebutuhan laki-laki dan perempuan,” katanya.

Perlu Upaya Kolektif

Hal yang sama juga diungkapkan oleh Kepala Subdirektorat Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat Direktorat PTKI Direktorat Jenderal Pendidikan Islam Kemenag, Suwendi. Menurutnya, adanya masalah tersebut tak terlepas dari materi pembelajaran sebelumnya yang sarat akan bias gender.

Sementara itu, Ahli bidang Hukum Keluarga Islam Perspektif Gender sekaligus Dosen UIN Jakarta Musdah Mulia mengatakan, untuk mewujudkan keadilan gender merupakan persoalan kolektif. Oleh karena itu, menurutnya untuk melakukan rekonstruksi budaya dapat dilakukan melalui pendidikan.

[Baca Juga: Ini 6 Tuntutan Aliansi Masyarakat Sipil di Hari Perempuan Internasional]

Dia mengatakan, pendidik atau dosen seharusnya tidak mengindoktrinasi. Menurutnya, dosen seharusnya mengajarkan keilmuan dengan proses dialektika dan analisis sosial. Sebab, tugas dosen adalah mencerdaskan kehidupan intelektual, emosional, dan spiritual peserta didik.

“Jadi kita bukan pendakwah. Peluncuran buku ini adalah kerja intelektual dan langkah awal untuk membangun perspektif gender dan merupakan langkah yang progresif,” terang Musdah.