Warga Sukoharjo Tidak Terima Bantuan, Pemkot Malang Beri Penjelasan

Warga Kelurahan Warga Kelurahan Sukoharjo, Kecamatan Klojen, Kota Malang , menolak bantuan Jaring Pengaman Sosial (JPS) dari Pemkot Malang. Menurut warga, bantuan dampak COVID-19 yang telah diterima tidak sesuai yang diusulkan warga.

Menanggapi hal tersebut, Kepala Diskopindag Kota Malang Drs Wahyu Setianto membenarkan bahwa data PKL yang masuk dari lingkup kelurahan dan kecamatan jumlahnya melebihi kemampuan anggaran yang disiapkan Pemkot Malang.

“Data dari tiap kecamatan melalui pendataan di tingkat RT/RW sudah masuk, jumlahnya 5.422 PKL. Kemampuan anggaran untuk bantuan pada PKL hanya untuk 2.500 PKL karena anggarannya sebesar Rp 2,25 Miliar,” tegasnya. Dilansir malangpostonline.com.

Data warga di Kelurahan Sukoharjo yang terverifikasi hanya berjumlah 26 orang. Verfikasi ini sudah dilakukan dengan melakukan pemantauan langsung ke lapangan.

“Indikator verifikasi banyak kita punya hitungannya sendiri, dan yang ditentukan benar-benar layak mendapatkan bantuan,” tegas Wahyu.

Meski begitu, Wahyu menjelaskan sebanyak 2.500 PKL yang sudah didata dan terverfikasi akan mendapatkan bantuan untuk segera dicairkan dan dibuatkan peraturannya. Akan tetapi, pencairannya ditahan dulu sementara ini, karena ada rencana pemerintah pusat menambah pasokan dana untuk Jaring Pengaman Sosial (JPS) di daerah-daerah.

[Baca Juga: 5 Kecamatan Kota Malang Dapat 3.000 Masker]

Lantaran ada rencana tersebut, maka sisa PKL yang awalnya tidak masuk penerima bantuan karena kuota terbatas bisa jadi dimasukan lagi untuk menerima bantuan. Tapi yang benar-benar sudah terverifikasi layak mendapatkan bantuan.

“Nah karena ada rencana bantuan tambahan dari pusat, maka yang sisanya tidak masuk data penerima tapi layak bisa saja menjadi tambahan dan masuk data penerima,” tegas Wahyu.

Sementara itu, Wali Kota Malang Drs H Sutiaji yang mengetahui permasalahan ini juga menjelaskan agar warga bersabar dulu. Penerima bantuan bagi PKL akan diupayakan lebih banyak, karena ada rencana tambahan bantuan pemerintah pusat kepada 42.000 KK di Kota Malang saja.

Bantuan ini bisa menjadi tambahan dana bagi PKL yang sebelumnya didata melebihi kemampuan yang dipunyai Pemkot Malang. “Warga tolong bersabar dulu. PKL memang masih belum dicairkan kita masih memvalidasi data lagi, bisa jadi lebih banyak lagi yang bisa dapat. Tapi mohon sabar dulu,” pungkasnya.